Sejarah Awal Perkembangan Ilmu Fiqih


Jika kita telusuri sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw, para sejarahwan sering membaginya dalam dua priode kenabian yakni periode Mekkah dan periode Madinah. Pada periode pertama risalah kenabian berisi ajaran-ajaran akidah dan akhlaq, sedangkan pada periode kedua risalah kenabian lebih banyak berisi hukum-hukum. Pada periode kenabian hukum-hukum itu berupa hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hukum-hukum yang berasal dari Nabi yang merupakan fatwa terhadap suatu peristiwa, putusan terhadap perselisihan atau jawaban terhadap pertanyaan.

Dalam mengambil keputusan masalah amaliyah para sahabat tidak perlu melakukan ijtihad sendiri, karena mereka dapat langsung bertanya kepada Nabi jika mereka mendapati suatu masalah yang belum mereka ketahui. Demikian pula untuk memahami kedua sumber hukum syariah ini para sahabat  tidak membutuhkan metodologi khusus, karena mereka mendengarkannya secara langsung dari Nabi.

Sampai dengan masa empat khalifah pertama hukum-hukum syariah itu belum dibukukan, dan belum juga diformulasikan sebagai sebuah ilmu yang sistematis. Kemudian pada masa-masa awal periode tabi’in (masa Dinasti Umayah) muncul aliran-aliran dalam memahami hukum-hukum syariah serta dalam merespons persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai akibat semakin luasnya wilayah Islam, yakni ahl al-hadis  dan ahl al-ra’y. Aliran pertama, yang berpusat di Hijaz (Mekkah-Madinah), banyak menggunakan hadis dan pendapat-pendapat sahabat, serta memahaminya secara harfiah. Sedangkan aliran kedua, yang berpusat di Irak, banyak menggunakan rasio dalam merespons persoalan baru yang muncul.

Salah satu contoh kasus bagaimana kedua aliran menanggapi persoalan   adalah, pada suatu ketika seorang dari kelompok ahl al-hadis ditanya tentang dua orang anak bayi yang menyusu air susu seekor domba, apakah hal ini menjadikan hubungan susuan (radhâ’ah) atau tidak ? Jawabnya, ya, karena berdasarkan hadis “dua anak bayi yang menyusu pada satu air susu yang sama menjadikan antar keduanya haram menikah)”. Meskipun jawaban ini sesuai dengan teks hadis, tetapi hal ini tidak sejalan dengan rasio, karena maksud hadis ini hanyalah pada air susu ibu, dan bukan pada domba atau hewan lain.

Di antara ahli fatwa dari kalangan tabi’in adalah Sa’id ibn Musayyab (13-94 H), Ibrahim al-Nakha’i (46-96 H), Hasan al-Bashri (w. 111 H), dan sebagainya. Namun demikian, pada periode ini juga belum dilakukan pembukuan hukum-hukum Syariah, dan belum pula diformulasikan dalam bentuk ilmu fiqih. Demikian pula, metode ijtihad ini belum diformulasikan dalam bentuk ilmu ushul fiqih dan qawâid fiqihiyyah. Ilmu-ilmu agama Islam memang baru muncul pada masa-masa awal dari Dinasti Abbasiyah (133-766 H atau 750-1258), setelah kaum Muslimin dapat menciptakan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Islam.

Pada waktu itu kaum Muslimin, berada pada tingkat kehidupannya yang  semakin baik, tidak lagi berkonsentrasi untuk memperluas wilayahnya, melainkan berupaya untuk membangun suatu peradaban melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Maka muncullah berbagai kegiatan dalam kaitan dengan kebangkitan ilmu pengetahuan ini, yang terdiri dari tiga bentuk, yakni (1) penyusunan buku-buku, (2) perumusan ilmu-ilmu Islam, dan (3) penterjemahan manuskrip dan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang berkembang tidak hanya ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga ilmu-ilmu keduniaan yang memang tak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu agama, sehingga pada masa ini muncul ahli-ahli ilmu agama Islam, ahli-ahli ilmu bahasa Arab, ahli-ahli ilmu alam, para filosuf dan sebagainya.

Pada periode inilah ilmu fiqih berkembang. Ilmu fiqih secara konvensional terdiri dari: fiqih ‘ibâdât (fiqih tentang persoalan-persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji), fiqih munâkahât (fiqih tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan hibah), fiqih mu’âmalât (fiqih tentang hubungan perdata) dan fiqih jinâyât (fiqih tentang tindak pidana dan hukumannya). Pembahasan jenis-jenis fiqih terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Namun ada satu aspek dari fiqih yang sering dibahas secara terpisah, yakni fiqih siyâsah atau disebut juga ilmu siyâsah syar’iyyah. Fiqih ini membahas tentang tata negara atau managemen negara menurut Islam, yang meliputi aspek politik, ekonomi dan hubungan antar golongan/negara. Akan tetapi aspek politik merupakan perhatian utama dalm fiqih siyasah ini, sehingga para penulis pada saat ini banyak menggunakan istilah, misalnya, pemikiran politik Islam (al-fikr al-siyâsî al-Islâmî, Islamic political thought), ilmu pemerintahan Islam (al-hukûmah al-Islâmiyyah, Islamic government), dan lain-lain.

Dengan demikian ilmu fiqih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqih ini adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syariah, agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan dan diperbolehkan, serta mana yang sah dan mana yang batal (tidak sah). Meskipun dalam penggunaannya sering disamakan antara fiqih dengan syariah, namun keduanya sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda.

Pengertian syariah ini pun mengalami perkembangan, kalau semula ia difahami sebagai segala peruturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum ‘akidah (ahkâm i’tiqâdiyyah), hukum-hukum yang bersifat praktis (ahkâm ‘amaliyyah) maupun hukum-hukum akhlaq (ahkâm khuluqiyyah), tetapi kemudian diartikan hanya sebagai hukum-hukum yang bersifat praktis. Bedanya dengan fiqih adalah, kalau syariah itu merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, maka fiqih merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad mereka terhadap persitiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya. Kedua istilah ini dalam bahasa non-Arabnya disebut juga sebagai “hukum Islam” atau “Islamic law”.

Ilmu fiqih baru muncul pada periode tabi’ al-tabi’in abad kedua Hijriyah, dengan munculnya para mujtahid di berbagai kota, serta terbukanya pembahasan dan perdebatan tentang hukum-hukum syariah. Pada masa-masa itulah di Irak muncul seorang mujtahid besar bernama Abu Hanifah al-Nu’man ibn Tsabit (80-150 H atau 700-767 M) yang merupakan orang pertama yang memformulasikan ilmu fiqih, tetapi ilmu ini belum dibukukan. Sementara itu, di Madinah muncul juga seorang mujtahid besar bernama Malik ibn Anas (93-178 H atau 713-795 M) yang memformulasikan ilmu fiqih dan membukukan kumpulan hadis berjudul al-Muwaththa’, yang terutama berisi hukum-hukum syariah. Pembukuan kitab ini dilakukan atas permintaan khalifah Abu Ja’far al-Manshur (137-159 H atau 754-775 M), dengan maksud sebagai pedoman bagi kaum Muslimin dalam mengarungi kehidupan mereka.

Khalifah Harun al-Rasyid (170-194 H atau 786-809 M) pernah berusaha untuk menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum, tetapi usaha ini tidak disetujui oleh Malik ibn Anas. Kitab ini kemudian menjadi dasar bagi faham fiqih di kalangan umat Islam di Hijaz (aliran ahl-hadis). Sedangkan yang menjadi pedoman bagi faham fiqih di kalangan umat Islam di Irak (aliran ahl al-ra’y) adalah buku-buku yang ditulis oleh murid-murid Abu Hanifah, terutama Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (102-189 H) dengan bukunya antara lain al-Jâmi’ al-Kabîr dan al-Jâmi’ al-Shaghîr dan Abu Yusuf (112-183 H) dengan bukunya berjudul Kitab al-Kharâj (Kitab tentang Pajak Penghasilan).Abu Hanifah sendiri pernah diminta menjadi qâdhî (hakim) oleh seorang khalifah Dinasti Abbasiyyah, tetapi permintaan ini ditolak, sementara Abu Yusuf pernah menjadi qâdhî pada masa khalifah Harun al-Rasyid. Baik Abu Hanifah maupun Malik ibn Anas kemudian oleh para pengikutnya masing-masing dijadikan sebagai pendiri mazhab Hanafi dan Maliki.

Sejak periode tabi’in sering terjadi perdebatan antara kedua aliran tersebut. Sementara kalangan ahl al-hadis mencela kelompok ahl al-ra’y dengan tuduhan bahwa ahl al-ra’y meninggalkan sebagian hadis, maka ahl al-ra’y pun menjawab dengan mengemukakan argumentasi tentang ‘illah-’illah hukum (legal reasons) dan maksud-maksud syariah. Pada umumnya ahl al-ra’y dengan kemampuan debatnya dapat mengalahkan argumentasi ahl al-hadîts, sebagaimana contoh di atas. Maka munculnya Muhammad ibn Idris al-Syafi’i atau yang dikenal dengan Imam Syafii (150-204 H atau 767-820 M), yang di satu segi menguasai banyak hadis dan di lain segi memiliki kemampuan dalam menggali dasar-dasar dan tujuan-tujuan hukum, dapat menghilangkan supremasi ahl al-ra’y terhadap ahl al-hadis dalam perdebatan.

Karena jasanya membela hadis, maka ia dijuluki sebagai “nâshir al-sunnah” (pembela Sunnah). Pembelaan ini tidak hanya ditujukan kepada kalangan ahl al-ra’y yang banyak mendahulukan rasio dari pada hadis, tetapi juga kepada kalangan ahl al-hadîts yang dalam beberapa hal menggunakan hadis lemah atau mendahulukan praktik penduduk Madinah dari pada hadis. Pikiran-pikiran Imam Syafii ini memang tidak terlepas dari latar belakangnya yang pernah belajar di lingkungan kedua aliran ini, yakni dengan Malik ibn Anas dan dengan al-Syaibani, murid Abu Hanifah. Pemikiran atau hasil ijtihad al-Syafi’i dibukukan dalam kitabnya berjudul al-Umm, dan oleh pengikutnya ia kemudian dijadikan sebagai pendiri mazhab Syafii.

Mujtahid besar lainnya adalah Ahmad ibn Hanbal (164-241 H atau 780-855 M), yang pernah belajar pada Imam  Syafii dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah). Di samping seorang ahli fiqih (faqih), ia juga dikenal sebagai seorang ahli Hadis (muhaddits), dan ia memang menulis kitab hadis Musnad Ahmad. Meskipun ia pernah belajar pada al-Syafi’i dan Abu Yusuf, tetapi ia memiliki pemikiran fiqih yang agak berbeda dengan keduanya serta berbeda pula dengan pemikiran fiqih Malik, sehingga para pengikutnya menjadikannya sebagai pendiri mazhab Hanbali.

Keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) inilah yang sampai kini dianggap sebagai mazhab fiqih yang beraliran Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Selain empat mazhab ini (dalam ahl-al-Sunnah) masih ada mazhab lain, akan tetapi kini sudah tidak ada pengikut lagi, yakni mazhab al-Awza’i yang didirikan oleh Abd al-Rahman ibn ‘Amr al-Awza’i (88-157 H) dan mazhab al-Zhahiri yang didirikan oleh Daud ibn Ali al-Ashfahani (202-270 H).

Di samping mazhab-mazhab ahl al-Sunnah ini ada mazhab-mazhab fiqih di lingkungan Syiah, yakni mazhab Syiah Ja’fariyyah, mazhab Zaidiyyah, dan mazhab Isma’iliyyah. Namun yang terkenal adalah mazhab Ja’fariyyah, sebuah mazhab yang didirikan oleh Ja’far al-Shadiq (80-148 H) dan diikuti oleh kaum Syiah Imamiyyah (Dua belas imam). (Rudhy Suharto)

Tinggalkan komentar

Filed under ilmu fiqih, ilmu islam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s