Kepemimpinan Baru


Salah satu hambatan keberhasilan pejabat yang duduk di tampuk kekuasaan untuk periode kedua adalah rasa percaya diri berlebihan Padahal, suara rakyat yang memilihnya tidak absolut.

Tetapi, euforia kemenangan lebih kuat. Mungkin tiada koreksi kepemimpinan dan kebijakan masa lalu. Kelemahan dan kesalahan lama berlanjut.
Pasalnya, sang pemimpin lebih berfokus pada konsolidasi kekuatan politik untuk menghindari gangguan oposisi, bukan memimpin dengan visi dan cara baru sesuai tuntutan perubahan. Kartel politik menyediakan ruang lebih besar untuk metamorfosis praktik-praktik korup dari mitra koalisi, donatur besar, dan anggota tim sukses saat kampanye. Alhasil, pemerintah baru dengan kepemimpinan lama.

Presiden rakyat

Sang pemimpin mendekatkan diri kepada rakyat saat pemilu yang sesudah itu ditinggalkan. Ia puas menjadi pemimpin koalisi besar. Sementara itu, musuh bersama tetap mengancam eksistensi bangsa. Kemiskinan. Rawan pangan. Tingginya angka pengangguran. Keterbelakangan sebagian besar rakyat. Narkoba. Korupsi. Dibutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa untuk menghadapinya.

Hasrat berkuasa sang pemimpin tidak boleh lebih besar daripada rasa berutang pengabdian kepada rakyat, yang memilih maupun tidak memilihnya. Pemimpin harus mengemban amanat penderitaan rakyat, tidak terjebak politik pencitraan. Banyak pejabat mempromosikan nomor pesan layanan singkat (SMS) untuk menampung keluhan masyarakat yang ternyata tidak ditanggapi serius. Ada yang marah, tetapi lebih banyak yang apatis.

Pemimpin yang berorientasi kekuasaan tidak peduli apatisme publik. Baginya, yang terpenting adalah berkuasa. Pemerintahannya berjalan mulus. Namun, pemimpin tidak akan sukses membangun negeri dengan rakyat yang sebagian besar apatis.

Ada sinyal gempa makrokosmos. Hukum berjalan mundur. Tirani kekuasaan bangkit. Negeri menjauh dari gravitasi keadilan. Pelemahan sistematis untuk gerakan antikorupsi dan kriminalisasi penggiatnya.

Politik pascapemilu mengokohkan presidensialisme seperti harapan banyak pihak. Itu tidak berarti Indonesia mendekati cita-citanya. Setelah lama berselisih dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, akhirnya sang demokrat memilih lengser dari jabatan wakil presiden. Patriotisme dan ketulusan Soekarno tidak diragukan.

Namun, Hatta menilai kebijakan dan langkah politik yang diambil Soekarno mencapai ”sebaliknya dari yang ditujunya”. Soekarno kuat dalam garis besar, tetapi lemah dalam detail dan implementasi (Demokrasi Kita, 23-24). Otoritarianisme Soekarno dalam demokrasi terpimpin kemudian terbukti membawa Indonesia menjauh dari tujuannya sebagai negara.

Indonesia memerlukan pemimpin bangsa yang bersih dan demokratis seperti Hatta. Mandat rakyat bukan cek kosong. Mandat rakyat bukan legitimasi untuk mengulang kesalahan dalam menyusun kabinet, untuk memimpin dengan banyak imbauan, tetapi lemah dalam implementasi (tidak tegas).

Tanah Minang kaya dengan kearifan memimpin dan melahirkan banyak pemimpin. Sebuah pantun tentang pemimpin rakyat. ”Rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat beraja pada alur dan patut”. Alur adalah logika; patut adalah keadilan. Pemimpin rakyat tidak boleh kehilangan rasionalitas dan rasa keadilannya dalam memimpin.

Mengarusutamakan rakyat

Krisis global membuat Indonesia tanpa disengaja kembali dalam orbit fokus negara-negara maju. Perkembangan G-20 menjadi organisasi permanen menggantikan peran ekonomi G-8 membuat status Indonesia meningkat menjadi negara berkembang dengan prospek cerah. Prospek cerah itu karena negeri ini kaya sumber daya alam yang masih bisa dieksploitasi dan besarnya daya serap pasar.

Namun, Indonesia tidak diproyeksikan sebagai negara kuat seperti China. Cukup asal tidak kacau, tetapi juga tidak kuat. Indonesia dengan tata kelola pemerintahan tidak memberi ruang besar untuk menguras kekayaan negeri. Banyak pihak berkepentingan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari negeri ini.

Seharusnya pemimpin negeri memanfaatkan momentum yang ada. Indonesia tidak hanya menjadi negeri yang diminati, tetapi juga dipercaya administrasi dan penegakan hukumnya. Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada utang luar negeri, yang membuat negara hanya mampu sedikit mengelola kekayaan negeri. Kebijakan ekspor Indonesia juga harus meningkatkan nilai tambah.

Persoalan besar lain adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil pembangunan belum dinikmati sebagian besar rakyat yang tertinggal dalam kemiskinan. Pembangunan cenderung memperbesar kesenjangan sosial. Penguasa daerah menggadaikan kekayaan negeri atas nama investasi. Namun, pengurasan sumber daya alam membuat rakyat miskin tetap tertinggal.

Persoalan bangsa harus diletakkan dalam bingkai keadilan (sosial). Eksploitasi buruh migran Indonesia (TKI) tidak dibiarkan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak dibiarkan menjadi luka bangsa yang menganga. Nasib korban lumpur Lapindo tidak dibiarkan terkatung-katung.

Kepemimpinan baru seyogianya melakukan terobosan dalam reformasi birokrasi dan memberi celah bagi perubahan. Untuk Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta
Kompas, Senin, 19 Oktober 2009

Tinggalkan komentar

Filed under beranda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s